Rabu, 5 November 2025
JAYAPURA - Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola hukum yang efisien dan berkeadilan terus digencarkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M Ayorbaba, mendampingi Staf Ahli Menko Bidang Kerja sama antar Lembaga, Kementerian Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Cahyani Suryandari, bersama Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Litigasi Fiqi Nana Kania, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dalam agenda Audiensi dan Koordinasi Terkait Reformasi Regulasi di Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Papua, bertempat di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Provinsi Papua, Rabu (5/11).
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua yang dalam hal ini di wakili oleh Plt Sekda Provinsi Papua Yohanes Walilo , Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Sofia Bonsapia, serta jajaran pejabat Kanwil Kemenkum Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Plt Sekda Provinsi Papua Yohanes Walilo, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Kemenko Kumham Imipas terhadap dinamika hukum di daerah. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung langkah reformasi regulasi nasional, serta memaparkan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian, seperti konflik pertanahan di kawasan konservasi, kasus perda hak aset PT Freeport, tenaga kerja ilegal lintas wilayah, dan peredaran narkotika di daerah perbatasan serta Miras yang lagi di usung regulasi peraturan daerah.
Staf Ahli Menko Bidang Kerja sama antar Lembaga, Kementerian Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Cahyani Suryandari, dalam paparannya menekankan bahwa reformasi regulasi merupakan fondasi menuju pemerintahan yang bersih dan efisien. Upaya tersebut dilakukan melalui harmonisasi regulasi lintas sektor, penyederhanaan peraturan agar tidak tumpang tindih, serta penguatan mekanisme pemantauan terpadu pelaksanaan kebijakan hukum di daerah.
“Reformasi regulasi bukan sekadar penyusunan ulang norma hukum, melainkan proses berkelanjutan untuk membangun sistem hukum yang terintegrasi, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Cahyani.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Sofia Bonsapia, menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap sejumlah produk hukum daerah yang memerlukan harmonisasi, khususnya terkait pertanahan, investasi, dan lingkungan hidup serta beberapa harmonisasi yang perlu di kordinasi bersama kanwil Kemenkum Papua untuk di tindak lanjuti ke Kemendagri.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba menyampaikan melalui Pertemuan ini sangat berarti bagi kami Kanwil Kemenkum Papua , karena dapat memperkuat sinergi penegakan hukum di Papua bersama pemerintah daerah. Sebagian besar permasalahan hukum yang kami hadapi berkaitan dengan regulasi dan harmonisasi dapat kami tindak lanjuti dengan baik bersama Pemda ” ungkap Anthonius.
Selain itu, ia juga menyoroti isu harmonisasi Raperda yang sampai saat ini belum ada kerja sama antara kanwil Kemenkum Papua dan pemerintah provinsi Papua guna membahas sejumlah regulasi peraturan perundang-undangan, Anthonius memberi contoh kecil kasus viral pembakaran Mahkota Cenderawasih yang terjadi beberapa waktu lalu membuat publik resa dan marah namun sampai saat ini belum ada perda yang melindungi mahkota cenderawasih hal tentu sangat di sayangkan.
Dengan pertemuan ini Kakanwil berharab kepada pemerintah provinsi Papua agar dapat bekerja sama dengan kanwil Kemenkum Papua saling bersinergi membentuk regulasi produk hukum daerah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Papua.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana interaktif ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, yang membahas strategi penguatan koordinasi lintas instansi serta peran Kanwil Kemenkum Papua sebagai simpul harmonisasi kebijakan hukum pusat dan daerah. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
