Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengikuti kegiatan Diskusi Interaktif Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Perseroan Perorangan pada Aplikasi AHU Link yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Rabu–Kamis, 3–4 Maret 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Gran Melia Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kemenkum Papua diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Muhammad Ilham, SH., MH., yang didampingi Operator JFU Abdi Pranata Fimbai.
Pada hari pertama, Selasa (3/3/2026) pukul 15.00 WIB, kegiatan diawali dengan pertemuan di Ballroom Hotel Gran Melia Jakarta yang berisi pengarahan awal terkait pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung pada hari berikutnya. Dalam arahannya, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Andi Taletting Langi menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan kantor wilayah dalam mempercepat layanan Perseroan Perorangan melalui sistem digital. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperluas akses layanan hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha.
Memasuki hari kedua, Rabu (4/3/2026), kegiatan dilanjutkan dengan agenda utama yaitu Diskusi Interaktif Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis Layanan Perseroan Perorangan pada aplikasi AHU Link. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo.
Dalam sambutannya, Dirjen AHU menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan Perseroan Perorangan melalui digitalisasi layanan pada aplikasi AHU Online. Ia juga menyampaikan target ambisius pemerintah pada tahun 2026 yaitu mencapai 80 ribu pendaftaran Perseroan Perorangan.
Widodo menegaskan bahwa target tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia juga menyampaikan rencana peluncuran Super App layanan Kementerian Hukum pada pertengahan April mendatang. Dari sekitar 160 layanan yang telah terdigitalisasi, layanan Perseroan Perorangan dan Apostille akan menjadi dua pintu utama layanan yang dijadikan percontohan.
Lebih lanjut, Dirjen AHU mendorong 33 kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk mempercepat capaian target tahun 2026 sekaligus memperkuat kolaborasi nasional dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kita harus terus bersinergi, meningkatkan kinerja, dan memperkuat kebersamaan. Transformasi digital sudah berjalan dan hasilnya mulai terlihat,” ungkapnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan peserta dalam memanfaatkan aplikasi AHU Link untuk layanan Perseroan Perorangan. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan informasi terkait persyaratan, biaya, serta tata cara pendaftaran hingga penerbitan sertifikat pendirian Perseroan Perorangan.
Selain itu, sesi diskusi interaktif juga dilakukan untuk membahas berbagai tantangan serta solusi dalam penggunaan aplikasi AHU Link. Dari hasil diskusi tersebut, aplikasi AHU Link dinilai sangat membantu dalam menyederhanakan proses administrasi serta meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang ingin mendirikan Perseroan Perorangan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kantor wilayah dapat semakin optimal dalam memberikan layanan administrasi hukum kepada masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem usaha melalui pemanfaatan teknologi digital di bidang layanan hukum. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilPapuaMenujuWBBM
#NyamanBersama
