Jumat, 24 Oktober 2025
Jayapura - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua untuk memperoleh fasilitasi harmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat pengharmonisasian tersebut menghadirkan Perangkat Daerah Pemrakarsa, Perangkat Daerah Terkait, Tim Ahli/Penyusun, serta perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Max Wambrauw.
Dalam arahannya, Max Wambraw menyampaikan pentingnya proses harmonisasi sebagai upaya memastikan agar setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta mencerminkan nilai-nilai hukum dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan.
“Raperda ini menyangkut aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat — yakni bagaimana pemerintah daerah menjamin terciptanya ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Proses harmonisasi menjadi ruang untuk menyempurnakan substansi agar implementasinya nanti dapat berjalan efektif,” ungkap Max Wambraw.
Melalui forum ini, berbagai masukan dan penyempurnaan disepakati bersama guna memperkuat dasar hukum penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, sekaligus meningkatkan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan instansi teknis di Papua Selatan.
Kegiatan harmonisasi ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum Papua dalam memberikan pendampingan dan asistensi hukum terhadap pembentukan peraturan daerah yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
