Jakarta, Rabu 7 Mei 2025
INFO HUMAS PAPUA - Upaya memperkuat komitmen dan kesiapan satuan kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.
Salah satunya melalui Kordinasi Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba dan Tim bersama Ses Itjen Kemenkum RI diruang rapat sesitjen guna Persiapan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK yang digelar di diruang rapat sesitjen bersama Ses Itjen Baroto, Rabu (7/5).
Kordinasi ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Hukum dan Sekjen tentang pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK bagi 7 Kanwil di lingkungan Kementerian Hukum RI. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis serta memperkuat koordinasi antar bidang guna menghadapi proses evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) maupun Tim Penilai Nasional (TPN).
Fokus utama dalam Kordinasi Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba bersama tim adalah terkait keterlibatan pembayaran tunker pegawai dan kelengkapan data dukung dan mempersiapkan materi pemaparan pembangunan Zona Integritas, penyusunan dan penyempurnaan video profil satuan kerja, penataan alur layanan, serta kesiapan personel dalam menghadapi tahapan wawancara oleh TPI. Langkah ini dinilai penting agar seluruh aspek penilaian dapat dipenuhi secara maksimal dan meyakinkan tim penilai terhadap komitmen reformasi birokrasi yang dijalankan.
Secara keseluruhan, meski beberapa kendala teknis masih dihadapi, kegiatan penyelesaian tindak lanjut ini berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Upaya perbaikan terus dilakukan oleh Kakanwil Anthonius M Ayorbaba untuk memastikan bahwa di Tahun 2025 Kemenkum Papua Pasti "WBK".
Turut hadir mendampingi Kakanwil dalam Kordinasi ini Kadiv Yankum Slamet Iman Santoso, Kabag Tata Usaha dan Umum Victor Lucky Maturbongs, Analis SDM Ahli Muda Mulia Wari Sonny beserta Anggota Pokja ZI. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
