Jakarta, Rabu 7 Mei 2025
INFO HUMAS PAPUA - Koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan harmonisasi serta berdiskusi permasalahan teknis yang terjadi terkait Kekayaan Intelektual di Wilayah (Rabu, 07/5)
Koordinasi yang dilakukan oleh Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba, di dampingi Kadiv Yankum Slamet Iman Santoso, Kabag TUM Victor Lucky Maturbongs dan Tim itu disambut baik oleh Agung Damarsasongko, S.H., M.H. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkum RI di ruang kerjanya.
Kakanwil Anthonius M Ayorbaba menyampaikan, tujuan koordinasi ini adalah untuk membahas serta mendiskusikan permasalahan-permasalahan terkait layanan KI yang ada di Papua dan rencana beberapa event musik seniman lokal Papua yang akan di gelar di Papua dalam rangka semarak memeriahkan Hari Kekayaan Intelektualserta serta permohonan dukungan DJKI melalui seniman musisi lokal Papua Go Internasional Kampanyekan batik dan budaya lokal serta alam Papua.
Menanggapi hal tersebut Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko, mengapresiasi kinerja Kakanwil Kemenkum Papua dan jajaran dalam melakukan pemecahan masalah, pemberian pelayanan serta mendorong para seniman lokal Go Internasional nasional.
" Hal ini tentu Kami DJKI sangat mendukung langkah yang di ambil Kanwil Kemenkum Papua untuk mendorong para seniman musisi dan para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa bersaing di dunia internasional. " Ujar Agung
Kepala Kanwil Kemenkum Papua, Anthonius M Ayorbaba, menyampaikan bahwa koordinasi dengan DJKI ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan KI di Papua.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan KI, mempercepat proses permohonan, serta memperluas jangkauan pelayanan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM,” ujar Anthonius.
Dengan adanya dukungan dari DJKI serta sinergi dengan berbagai pihak, Anthonius menegaskan Kanwil Kemenkum Papua optimis dapat menghadirkan layanan KI lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Papua dan Juga Papua Selatan, Papua Tengah serta Papua Pegunungan. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
