Kamis, 02 Oktober 2025
Jayapura - Dalam upaya memperkuat landasan hukum dan meningkatkan kualitas produk legislasi daerah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Mamberamo Tengah bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN) melakukan koordinasi strategis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua. Pertemuan ini berlangsung di Ruangan Kakanwil Kementerian Hukum Papua.
Koordinasi ini dilakukan dalam rangka rencana harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRK Mamberamo Tengah. Ranperda tersebut merupakan bagian dari program legislasi daerah yang telah ditetapkan dalam prolegda tahun ini, dan saat ini tengah memasuki tahap penting dalam proses penyusunan.
Ketua Bapemperda DPRK Mamberamo Tengah menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa ketiga Ranperda yang diusulkan dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan norma hukum nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap Ranperda yang dihasilkan bukan hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mamberamo Tengah, tetapi juga taat asas dan harmonis dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional,” ujarnya.
Dekan Fakultas Hukum UNCEN yang turut hadir sebagai mitra akademik dalam penyusunan Ranperda, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif daerah, akademisi, dan Kemenkum sebagai pihak yang berwenang dalam harmonisasi peraturan.
“Kehadiran akademisi bertujuan memberikan kajian ilmiah dan yuridis, sehingga Ranperda yang disusun memiliki landasan yang kuat dan implementatif di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Papua menyambut baik inisiatif koordinasi ini dan menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendampingi proses harmonisasi hingga tuntas. Ia menekankan pentingnya proses harmonisasi sebagai tahapan krusial dalam menjamin kepastian hukum dan keselarasan regulasi.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan proses harmonisasi tiga Ranperda inisiatif DPRK Mamberamo Tengah dapat berjalan lancar, efektif, dan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas serta berpihak pada kepentingan masyarakat. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
