Jayapura, Rabu 14 Januari 2026
HUMAS PAPUA INFO – Suasana pagi yang biasanya tenang di Lapangan Utama Kanwil Kementerian Hukum Papua, Jalan Raya Abepura Nomor 37 Kota Raja, Kota Jayapura, terasa berbeda hari ini. Sebanyak 46 Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta siswa-siswi dan lulusan sarjana yang sedang menjalani magang memenuhi Halaman Utama tersebut dengan sikap khidmat dan penuh perhatian saat mengikuti apel pagi rutin yang digelar pada hari ini (14/1).
Bertindak sebagai Pembina Apel, Slamet Iman Santoso (Kadiv Pelayanan Hukum) bersama Manutur Simbolon (JFT Ahli Muda) sebagai Komandan Apel, mengawal jalannya apel yang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat utama seperti Victor Lucky Maturbongs (Kabag Tata Usaha & Umum), Ilham Mohammad (Kabid Layanan AHU), dan Ruben K Samay (JFT Ahli Madya). Namun, suasana yang awalnya khidmat tiba-tiba menjadi sangat serius ketika pembina apel membuka suara mengenai masalah yang sudah menjadi perhatian serius dalam beberapa waktu terakhir.
"KITA DAPAT PREDIKAT WBK, TAPI KEDISIPLINAN MALAH MENURUN – INI TIDAK BOLEH TERUS BERLANJUT!" tegas Slamet Iman Santoso dalam arahannya yang penuh semangat. Ia mengaku sangat kecewa melihat kondisi yang terjadi, dimana dari total 80 ASN yang ada di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Papua, jumlah yang hadir tepat waktu pada apel pagi jarang sekali melebihi angka 50 orang, malah yang terjadi 50 kebawah.
"Pegawai yang hadir di apel ya itu-itu saja, wajah-wajah yang sama selalu tampil, sementara rekan-rekan ASN lainnya tidak bertanggung jawab untuk hadir di kantor tepat waktu dan mengikuti kegiatan yang sudah menjadi kewajiban bersama," jelasnya dengan nada tegas yang tidak bisa disepelekan.
Menurutnya, predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) yang diraih tahun 2025 kemarin, bukan hanya sebuah piala atau sertifikat semata, melainkan sebuah komitmen untuk menjalankan segala aspek pekerjaan dengan standar yang lebih tinggi – termasuk kedisiplinan yang menjadi dasar dari setiap kinerja yang baik. Tahun 2026 menjadi tahun yang sangat penting, karena Kanwil Kementerian Hukum Papua memiliki target ambisius untuk meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
"JIKA KITA MALAH MERENDAH DALAM KEDISIPLINAN, BAGAIMANA KITA AKAN MENCAPI KESUKSESAN BESAR UNTUK WBBM? TIDAK MUNGKIN!" ucapnya sambil menatap setiap peserta apel dengan penuh harapan.
Tak hanya mengenai kedisiplinan, Slamet Iman Santoso juga memberikan arahan khusus yang ditujukan kepada seluruh jajaran Divisi Pelayanan Hukum yang membidangi Kekayaan Intelektual. Ia mengingatkan agar seluruh anggota divisi tersebut hadir tepat waktu pada pukul 10.00 WIT untuk mengikuti rapat penting yang merupakan kelanjutan dari arahan yang diberikan oleh Kakanwil pada acara Coffee Morning yang digelar pada hari sebelumnya (13 Januari 2026).
"Kami mengundang secara khusus Analis Hukum dan para tenaga Perancang untuk ikut serta dalam rapat ini. Kita akan membahas secara mendalam 8 arahan penting dari Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) yang harus segera dilaksanakan di Provinsi Papua. Salah satu agenda utama yang akan kita bahas adalah mengenai pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota," paparnya.
Saat membahas tentang fokus kerja DJKI tahun 2026, Slamet Iman Santoso menjelaskan bahwa ada beberapa poin penting yang menjadi prioritas utama dan harus menjadi perhatian bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kreativitas di tanah Papua: Membangun Ekosistem Terintegrasi: Layanan Kekayaan Intelektual harus dirancang secara menyeluruh melalui tiga pilar utama, yaitu Kreasi (Penciptaan), Proteksi (Perlindungan), dan Utilisasi (Pemanfaatan) agar setiap karya anak bangsa bisa berkembang dengan baik.
Percepatan Layanan dan Kinerja: DJKI berkomitmen untuk menjadikan kantor layanan Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, menjadi kelas dunia dengan menekankan pada kecepatan dan kualitas layanan – terutama dalam proses pemeriksaan paten yang seringkali menjadi fokus utama para inovator.
Transformasi Digital dan Keamanan Siber: Penguatan sistem digital serta keamanan siber menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi, guna memastikan layanan yang cepat, bersih, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi setiap pelaku usaha dan kreator.
Penciptaan "Tahun Paten": Tahun 2026 secara khusus didedikasikan untuk mendorong lahirnya lebih banyak inovasi, riset, dan teknologi baru yang dilindungi secara hukum agar bisa memberikan nilai tambah besar bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Penguatan Sistem Royalti: Pengelolaan royalti dari karya kekayaan intelektual harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar setiap pihak yang berhak mendapatkan manfaat bisa merasakannya secara adil.
Pembangunan Zona Integritas: Komitmen bersama untuk terus membangun zona integritas yang bebas dari korupsi dan memiliki birokrasi yang bersih serta melayani menjadi landasan utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Setelah menyampaikan seluruh arahan dan informasi penting tersebut, apel pagi yang penuh makna ini diakhiri dengan kegembiraan dan semangat yang luar biasa ketika seluruh peserta bersama-sama meneriakkan yel-yel yang menjadi semboyan Kanwil Kementerian Hukum Papua: "KANWIL PAPUA PASTI TIFA! KANWIL PAPUA PASTI WBBM!"
Semangat yang terpancar dari setiap suara peserta apel menunjukkan bahwa komitmen untuk meraih target besar tahun ini (2026) bukan hanya menjadi tanggung jawab beberapa orang saja, melainkan menjadi tekad bersama yang harus diperjuangkan dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi. (***)
